Badan Informasi Geospasial

Badan Informasi Geospasial
Name	Badan Informasi Geospasial
Formed	1920 (as Topographic Service); 2020 (reorganized)
Preceding1	Topographic Service of the Royal Netherlands East Indies Army
Jurisdiction	Indonesia
Headquarters	Jakarta

Badan Informasi Geospasial adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas informasi geospasial nasional, termasuk peta topografi, citra satelit, dan data spasial dasar. Didirikan dari warisan lembaga kartografi kolonial dan berevolusi melalui rangkaian reformasi yang melibatkan institusi seperti Kementerian Dalam Negeri (Indonesia), Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dan badan perencana nasional seperti Bappenas. Peran lembaga ini berkaitan erat dengan proyek nasional dan internasional seperti program pertahanan, mitigasi bencana, dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan aktor seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan organisasi multilateral.

Sejarah

Sejarah institusi ini berakar pada layanan kartografi era kolonial yang dikembangkan bersama Royal Netherlands East Indies Army, kemudian bertransformasi melalui peristiwa seperti kemerdekaan Indonesia dan pembentukan lembaga negara setelah Perang Dunia II. Pada abad ke-20 organisasi ini berhubungan dengan proyek pembangunan yang melibatkan Presiden Sukarno, Presiden Suharto, dan kebijakan seperti pembangunan infrastruktur nasional yang menuntut peta topografi untuk proyek seperti proyek irigasi di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum. Reformasi administrasi pada era pasca-Orde Baru memicu keterlibatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Konstitusi (Indonesia) dalam tata kelola sumber daya negara termasuk data geospasial. Transformasi terbaru melibatkan inisiatif digital yang selaras dengan kebijakan nasional dari Presiden Joko Widodo dan program infrastruktur strategis seperti proyek ibu kota baru yang berkoordinasi dengan badan perencana.

Tugas dan Wewenang

Tugas formal lembaga ini mengacu pada mandat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan presiden melalui instrumen eksekutif yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Indonesia). Wewenangnya mencakup penyusunan peta dasar untuk sektor-sektor seperti pertahanan yang terkait dengan Tentara Nasional Indonesia, manajemen sumber daya alam yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dukungan data untuk kebijakan pengelolaan ruang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tanggung jawab lain mencakup interoperabilitas data sejalan dengan standar internasional yang dikembangkan oleh organisasi seperti International Cartographic Association dan United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management.

Struktur Organisasi

Struktur birokratis lembaga ini mencerminkan hubungan fungsional dengan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk anggaran, serta koordinasi teknis dengan lembaga riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan universitas seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gadjah Mada. Di tingkat regional kantor perwakilan berinteraksi dengan pemerintah provinsi seperti Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota termasuk Kota Jakarta Selatan. Organisasi internal biasanya mencakup direktorat yang mengelola pemetaan tematik untuk sektor seperti kehutanan yang berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemetaan maritim yang berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Produk dan Layanan

Produk inti meliputi peta topografi, model elevasi digital, dan pemrosesan citra satelit yang digunakan dalam proyek infrastruktur seperti jalan tol yang melibatkan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan proyek transportasi massal yang melibatkan PT MRT Jakarta serta PT Kereta Api Indonesia. Layanan lain mencakup pemetaan bencana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dukungan pemantauan tata ruang untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Produk teknis sering kali diintegrasikan dengan sistem informasi geografis yang dikembangkan bersama pihak swasta seperti konsorsium teknologi yang bekerja sama dengan perusahaan seperti PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan penyedia satelit komersial. Untuk riset dan pendidikan, data sering digunakan oleh institusi akademik termasuk Institut Pertanian Bogor dan Universitas Diponegoro.

Kerjasama Nasional dan Internasional

Kerjasama nasional mencakup kolaborasi lintas sektor dengan instansi seperti Badan Informasi Publik, Badan Standardisasi Nasional, serta badan perencanaan daerah. Internasional, lembaga ini berpartisipasi dalam program yang melibatkan organisasi seperti United Nations Development Programme, World Bank, dan badan antariksa seperti JAXA dan European Space Agency untuk akses data satelit dan kapasitas teknis. Program pertukaran data dan bantuan teknis juga dilakukan bersama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Australia serta forum regional seperti ASEAN.

Isu dan Tantangan Kontemporer

Isu kontemporer melibatkan masalah hak akses data, privasi, dan keamanan yang sering disentuh dalam diskursus oleh lembaga hukum termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Indonesia) dan badan regulasi telekomunikasi seperti Kominfo. Tantangan teknis mencakup kebutuhan pembaruan model elevasi untuk mitigasi banjir di wilayah pesisir seperti di sekitar Jakarta, serta interoperabilitas data antara instansi yang diatur oleh standar internasional seperti yang dicanangkan oleh Open Geospatial Consortium. Isu pendanaan dan kapasitas sumber daya manusia menyentuh lembaga penganggaran seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan pelatihan profesional yang melibatkan universitas serta organisasi profesional seperti Ikatan Surveyor Indonesia. Selain itu, dinamika geopolitik dan kebijakan ruang maritim yang melibatkan sengketa wilayah berkaitan dengan kebijakan luar negeri yang diuraikan oleh Kementerian Luar Negeri (Indonesia) dan implikasi kerja sama keamanan yang melibatkan ASEAN Regional Forum.

Category:Institusi pemerintahan Indonesia